Medinafm (Garut) – Terkait pandemi corona di Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya merestui kepala daerah 27 kabupaten/kota lakukan Karantina Wilayah Parsial (KWP) atau penutupan wilayah untuk tingkat RT, RW, desa, kelurahan, hingga kecamatan, jika terdapat penyebaran COVID-19 yang cukup masif.
“Saya sudah memberikan izin kepada kota/kabupaten untuk melakukan karantina wilayah parsial bila situasinya memburuk, jadi tidak ada istilah lockdown tapi gunakan kata karantina wilayah parsial,” kata Ridwan Kamil dalam konferensi pers di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3/2020).
Sementara terkait karantina parsial dalam skala kota/kabupaten, maupun provinsi, harus dilakukan atas izin Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
“Karantina parsial tidak boleh di level kota, kabupaten, atau provinsi tanpa seizin presiden. Yang dibolehkan adalah karantina parsial jadi menutup sebuah RT, RW, desa, atau kelurahan hingga maksimal kecamatan, diperbolehkan jika daerah itu memberikan situasi ada penyebaran yang cukup masif,” tutur Emil.
Emil menegaskan, apabila KWP diterapkan, maka tidak boleh ada pergerakan massa kecuali untuk pergerakan logistik dan kesehatan.
“Jadi kalau ada satu desa yang ditutup, semua tidak boleh ada yang kemana-mana kecuali untuk urusan jual beli pangan atau emergency kesehatan. Untuk pendistribusian pangan diserahkan kepada kepala daerah masing-masing, termasuk (skenario) terburuk disiapkan dapur umum,” kata Emil.
Jabar sendiri saat ini tengah melakukan simulasi KWP di salah satu kecamatan di Kota Sukabumi karena terdapat lonjakan orang positif COVID-19 dari hasil rapid test. (PRFM)
